Freeport Menyebutkan Kerugian Negara Rp185 Triliun Bukanlah Temuan BPK

Freeport Menyebutkan Kerugian Negara Rp185 Triliun Bukanlah Temuan BPK
Freeport Menyebutkan Kerugian Negara Rp185 Triliun Bukanlah Temuan BPK. Transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia belum bisa dilakukan sampai isu lingkungan diselesaikan. Alasannya, pendanaan yang diajukan PT Indonesia Asahan Alumunium ke perbankan internasional belum bisa cair sebelum seluruh persoalan antara Pemerintah dan Freeport, termasuk isu lingkungan, selesai.

Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengakui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit ke lapangan terkait isu lingkungan. Dari hasil audit itu ada delapan rekomendasi yang diberikan BPK kepada PT Freeport Indonesia.

Namun untuk nilai kerugian negara sebesar Rp185 triliun yang ditudingkan sebagai kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah dari operasional penambangan Freeport diklaim bukan temuan BPK.

“Rp185 triliun itu adanya di alasan dilakukannya audit, yaitu berdasarkan itungan dari IPB dan pembukaan lahan dari satelit Lapan. Jadi bukan audit dari BPK. Itu menurut kami bukan temuan BPK yang direkomendasikan kepada kami,” kata Tony usai rapat di gedung DPR RI, Rabu 17 Oktober 2018.

Saat ditanya apakah nilai kerugian Rp185 triliun hanya riset, Tony justru mempersilahkan awak media untuk membaca laporan BPK. “Dibaca aja laporan BPK-nya, kalau dibaca laporan BPK-nya kan jelas terlihat , rekomendasinya untuk kami ada 8,” katanya.

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan seluruh kegiatan penambangan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Berbagai izin pun disebut sudah dikantongi.

“Izin gubernur penggunaan sungai untuk tailing, ada izin Bupati Mimika tahun 2005, dan juga SK 431 dan saat dilakukan audit masih tetap berlaku dari tahun 2008,” ujarnya.

Apakah angka Rp185 triliun itu layak disebut sebagai kerugian negara, Tony mengaku tak tahu. Ia meminta menanyakan langsung kepada pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) yang melakukan penelitian.
“Jangan tanya ke saya, saya juga enggak tahu, mungkin itu dihitung, karena yang bikin IPB, jadi bisa tanyakan ke IPB. Tapi itu bukan temuan audit, dan tidak direkomendasikan kepada kita,” paparnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Setelah Tersorot Kasus, Bagaimana Nasib Konsumen Meikarta?

Gambar
Setelah Tersorot Kasus, Bagaimana Nasib Konsumen Meikarta? Terungkapnya dugaan suap oleh pengembang megaproyek perumahan Meikarta di Cikarang, Bekasi, dinilai berpotensi merugikan konsumen yang telanjur mencicil properti tersebut. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak pihak perusahaan bertanggung jawab atas dana yang sudah dikeluarkan konsumen. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, manajemen Meikarta wajib memberikan kejelasan proyek tersebut. “YLKI mendesak manajemen Meikarta untuk segera menjelaskan kepada publik terkait keberlanjutan proyek Meikarta tersebut,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Rabu (17/10). Dia menuturkan, kejelasan tersebut terkait apakah proyek Meikarta akan dilanjutkan atau dihentikan. Sebab, menurut Tulus, operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut menyeret Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro menimbulkan kekhawatiran konsumen atas keberlanjutan pembangunan Meikarta. Tul...
Baca selengkapnya

Sri Mulyani Proyeksikan Defisit APBN di Bawah 2 Persen Sampai Akhir 2018

Gambar
Sri Mulyani Proyeksikan Defisit APBN di Bawah 2 Persen Sampai Akhir 2018. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga akhir 2018, bisa ditekan hingga 1,83 persen sampai dua persen, atau lebih rendah dari target yang sebesar 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto. Dia menjelaskan, hal itu karena perkembangan realisasi APBN hingga September 2018, menunjukkan capaian yang memadai, di mana pengelolaan pendapatan maupun belanja negara masih baik, meski tren perkembangan perekonomian global terus menunjukkan ketidakpastiannya. “ Outlook defisit hingga akhir tahun akan di antara 1,83 hingga dua persen, lebih rendah dari UU APBN 2018 sebesar 2,19 persen dari PDB. Sehingga, kita memiliki APBN yang baik sebagai modal memasuki 2019, di tengah ketidakpastian yang terus berjalan dan menjadi keyakinan untuk kita ke depannya,” kata dia di Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018. Untuk pendapatan negara, khususnya yan...
Baca selengkapnya

Persebaya Krisis Pemain Seperti Persib

Gambar
Persebaya Krisis Pemain Seperti Persib. Persib Bandung ditinggal sejumlah pemainnya saat menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-26 Liga 1, Sabtu (20/10) mendatang. Ezechiel N’Douassel, Bojan Malisic, dan Jonathan Bauman sedang dihukum skorsing oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Sedangkan Oh Inkyun terpaksa menepi karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Namun masalah tersebut tak hanya dialami oleh Maung Bandung. Krisis pemain juga dirasakan oleh Persebaya yang tidak bisa menurunkan delapan penggawanya di pertandingan nanti. Bek muda Bajul Ijo, Rachmat Irianto harus absen karena sedang memperkuat Timnas U-19 Indonesia. Sementara Fandry Imbiri tak bisa main karena masih menjalani hukuman skorsing yang diberikan Komdis PSSI. tengah menjalani hukuman dari akumulasi kartu kuning yang diterimanya. Kemudian Robertino Pugliara, Nelson Alom, Raphael Maitimo, Izaac Wanggai, dan David da Silva masih terkapar di ruang perawatan medis. Kondisi ini jelas mengancam p...
Baca selengkapnya